Pengamat Sarankan Ahok Jangan Cepat Gonta-ganti pejabat

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) disarankan untuk tidak terburu-buru mengganti sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Pengamat perkotaan Nirwono Yoga megatakan, Ahok sebaiknya tidak terburu-buru untuk mengganti pejabat eselon II meski saat ini proses seleksi pejabat tersebut sudah diwawancarainya. Sebab, kata Nirwono, apabila diganti pada Ramadan ini, segala program yang terkonsep, khususnya program pada Lebaran akan menjadi berantakan.

Seperti misalnya pergantian Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Benjamin Bukit yang santer dibicarakan akan diganti. Dengan pergantian tersebut, otomatis komando di lapangan diganti dan kordinasi penaganan arus mudik serta arus balik berubah.

Termasuk dinas sosial dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam penanganan identitas kependudukan, dan Dinas lainnya yang berkaitan dalam penanganan musim lebaran.

"Saya sarankan paling cepat habis Lebaran mengingat evaluasi 3-6 bulan itu pantasnya dihitung Juli. Suasana Ramadan dan lebaran ini dijadikan evaluasi penilaian. Nanti ada laporan dari inspektorat," ujar Nirwono yang menjadi salah satu anggota panitia seleksi pejabat eselon II dari akademisi, kepada wartawan Jumat 26 Juni 2015 kemarin.

Nirwono mengapresiasi terobosan seleksi yang dilakukan Ahok terhadap pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Namun, dia menyayangkan jika evaluasi yang dilakukan 3-6 bulan dan penilaiannya berdasarkan kacamata kuda.

Menurut Nirwono, waktu ideal dalam mengevaluasi dan merotasi pejabat itu minimal satu tahun. Sebab, pejabat itu butuh waktu beradaptasi dan bekerja menggunakan anggaran yang dirancang berdasarkan kegiatannya.

"3-6 bulan itu mereka belum bisa bekerja. Jadi saya rasa evaluasi itu setahun dan saya harap Ahok fokus dalam pembangunan mengingat sudah ada 30 stok pejabat eselon II," paparnya.